oleh

Warning!!! Hal-Hal Yang Dilarang di Masa Tenang

MAKASSARTIMUR.COM, Jakarta,_ Telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa mulai 14-16 April sebagai masa tenang Pemilu 2019, para peserta pemilu dilarang untuk berkampanye dalam bentuk apa pun di masa tenang. 

Jika terbukti, peserta Pemilu dapat dijatuhkan sanksi jika melanggar aturan masa tenang yang telah ditetapkan lewat UU dan Peraturan KPU (PKPU).

Sesuai dengan UU Pemilu No 7/2017, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu. Hal ini tertuang dalam Pasal 278 UU Pemilu No 7/2017.

BACA JUGA  Hentikan Hoax, Yang Membuat Rakyat Ketakutan

Merujuk pada Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu, sanksi jika melanggar larangan di atas yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. 

Bawaslu juga akan mengawasi kampanye melalui media sosial pada masa tenang, Bawaslu bekerja sama dengan Kominfo untuk mengawasi iklan di media sosial.

Kemudian dalam Pasal 492 UU Pemilu, juga disebutkan tentang ketentuan tindak pidana pemilu. Pasal itu berbunyi tiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

BACA JUGA  Japri Y Timbo Ramaikan Pertarungan di Dapil 1 Sulsel


Bukan hanya bagi para peserta pemilu, UU Pemilu 7/2017 juga mengatur tentang publikasi hasil survei di masa tenang. Dalam Pasal 449 UU Pemilu, pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu tidak boleh dilakukan selama masa tenang.

Rujukannya adalah Pasal 509 UU Pemilu, lembaga survei yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

BACA JUGA  Deklarasi Triple Four Community Dukung Indriani Sofyan

Apabila ditemukan  pelanggaran, maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut ke Bawaslu dan akan ditindaklanjuti tiap laporan yang diterima dan diteruskan jika memenuhi syarat.

Penulis : Ryand
Editor : Adhitya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *