oleh

Pemilu Serentak 2019, Lahirnya Sejarah Baru Demokrasi Indonesia Yang Menelan Tumbal (Bagian II)

MAKASSARTIMUR.COM-  Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pemilu kali ini bukan serentak melainkan “borongan” karena menumpuk lima pemilihan sekaligus.

Menurutnya, itu berpotensi membuat negara berantakan, Pemilu “borongan” ini berpangkal dari gugatan yang direstui Mahkamah Konstitusi pada 2013.

Putusan itu diakomodasi dalam UU Pemilu tahun 2017 oleh pemerintah dan DPR, untutnya, anggota DPR dari koalisi partai pendukung pemerintah menyepakati revisi UU Pemilu.

 Pemilu serentak 2019 yang diharapkan menghapuskan praktik politik uang pun ternyata gagal, berdasarkan data Bawaslu, saat pemungutan suara, ada 36 kasus dugaan politik uang, sementara saat masa tenang, terdapat 105 kasus praktik curang tersebut.

Gejala munculnya masalah mulai menyembul sejak KPU memutakhirkan data daftar pemilih, mereka melakukan proses hilirisasi itu sebanyak tiga kali, akhir masa penentuan DPT di tingkat pusat seharusnya berlangsung pada 10 September 2018.  

Tapi, KPU menuntaskan lebih awal lima hari dari agenda, setelah  pemutakhiran data itu justru menjadi berlarut-larut,  pada 8 April atau sembilan hari sebelum pencoblosan, KPU baru beres menentukan Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan tahap 3 (DPThp 3).

BACA JUGA  Gegara Uang Panai', Isa Nekat Minum Racun Rumput Untuk Mengakhiri Hidupnya

Artinya, molor 21 hari dari jadwal yang ditetapkan KPU. Problem utamanya adalah negara kelabakan mengurutkan data pemilih secara komprehensif, data pemilih dengan Kemendagri sempat bersilangan, ada temuan pemilih tidak memenuhi syarat berupa ganda, meninggal, hingga pindah domisili, selain itu berdasarkan temuan Bawaslu, Sistem Informasi data Pemilih milik KPU sering eror sehingga mengganggu proses unggah dan unduh data.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi pernah menjelaskan pengiriman logistik pemilu berupa kotak dan bilik suara diprioritaskan ke daerah bermedan berat, seperti Papua dan Papua Barat.

Namun usaha itu gagal, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe tak bisa menyalurkan hak pilihnya pada hari pencoblosan, hingga pukul 11.00 waktu setempat, 17 April lalu, logistik pemilu belum tiba ke TPS 43 Jayapura tempat Enembe mencoblos.

“Kami merasa kecewa,” kata Enembe, yang baru bisa mencoblos esok harinya. Di Manokwari Selatan, berdasarkan data Bawaslu, pemungutan suara baru bisa digelar lima hari setelahnya, 23 April.

BACA JUGA  Pemilu Serentak 2019, Lahirnya Sejarah Baru Demokrasi Indonesia Yang Menelan Tumbal

Bedasarkan  data Bawaslu yang sama, ada 805 TPS di Provinsi Papua yang melakukan pemungutan suara lanjutan. Secara nasional, ada 10.520 TPS yang kekurangan logistik pemilu.

Di 6.474 TPS, kotak suara yang diterima KPPS tidak tersegel. Di Kuningan, Jawa Barat misalnya, ratusan segel kotak suara rusak. Selain itu, distribusi logistik tanpa pengawalan, salah satunya terjadi di Jawa Tengah karena Bawaslu juga bingung atas jadwal pengiriman logistik yang tak jelas.

Beberapa gudang penyimpanan logistik pun terhitung “rawan”,  di Rumah Susun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur, logistik nyaris diguyur hujan.

Sementara di gudang penyimpanan logistik di salah satu kecamatan di Bogor, sekitar 680 kotak suara dan 6.000 surat suara rusak karena terendam banjir.

 Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap agar kejadian seperti ini pada masa mendatang bisa diantisipasi oleh penyelenggara pemilu, sekalipun ia mengakui kejadian-kejadian macam ini di luar kendali,  “Ke depan, prosedur operasionalnya harus diperjelas,” katanya saat kunjungan supervisi pengawasan pada hari pemungutan suara.

BACA JUGA  Tim Pembebasan Lahan Pembangunan Rel Kereta Api, Digugat Warga Pangkep di Pengadilan Negeri

Di Jambi lebih parah lagi, Caleg PDIP dan seorang pengawas kecamatan menjadi tersangka pembakaran 15 kotak surat suara, sementara di Sampang, Madura, dua warga lokal mencuri kotak suara.

Selaiun kasus  logistik pemilu yang rusak dan dicuri, ada juga kasus surat suara yang tertukar di antara daerah pemilihan, yang terjadi di 3.411 TPS, menurut data Bawaslu.

 Ketua Bawaslu Abhan berkata “kecewa” terhadap KPU yang tidak becus mengirim surat suara, di Semarang, ia mecontohkan, masih ada beberapa surat suara yang salah tujuan atau tertukar dengan TPS lain.

Padahal, katanya, Bawaslu berulangkali memperingatkan KPU agar ekstra hati-hati saat mendistribusikan logistik pemilu, di lima TPS Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ada surat suara yang tertukar sehingga berbuntut panjang.

Sekitar 40 persen surat suara DPRD Kabupaten di Dapil III tertukar dengan Dapil I, KPU akhirnya menggelar Pemungutan Suara Lanjutan, penyaluran logistik Pemilu 2019 yang kacau ini menambah tugas KPPS.

Mereka harus menggelar pemilihan, penghitungan, input data, bahkan pemilihan susulan atau ulang secara bersamaan.

Penulis/Editor : Adhitya Eka Putra

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *