oleh

Masyarakat Berhak Meminta Informasi Hasil Pemilu 2019

MAKASSARTIMUR.COM, Jakarta- KIP (Komisi Informasi Pusat)  mengingatkan penyelenggara pemilu agar sebisa mungkin menyampaikan hasil pemilu dengan akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Hal ini menjadi perhatian khususnya bagi KPU, Bawaslu dan DKPP terkait hasil Pileg dan Pilpres. 

“KPU juga harus segera mengoreksi dan mengklarifikasi jika ada informasi yang tidak benar. Koreksi dan klarifikasi itu penting agar tidak menimbulkan keresahan,” kata Ketua Komisi Informasi (KI)  Pusat Gede Narayana dalam siaran persnya, (23/4/19) 

Gede Narayana sangat  mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2019 yang memilih Presiden, wakil Presiden, anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, kabupaten/kota yang  berlangsung aman dan lancar.

Disebutkan pula, tingginya tingkat partisipasi pemilih/masyarakat yang mencapai 80 persen, menurutnya adalah sebuah prestasi besar bangsa, hal tersebut menjadi kebanggaan semua pihak dan harus dijaga.

Apalagi Pemilu 2019  bisa jadi pemilu terbesar sepanjang sejarah pemilu di dunia karena melibatkan lebih dari 192 juta pemilih dan dilaksanakan secara serentak.

BACA JUGA  Ini Faktanya Kenapa Prabowo Sujud Syukur

Komisi Informasi (KI) Pusat melanjutkan, UU KIP yang  melahirkan lembaga Komisi Informasi di tanah air  memiliki spirit dan roh tentang keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas pada badan publik. UU ini juga memberi jaminan kepada publik untuk mendapatkan informasi dari badan publik secara benar, akurat dan tidak menyesatkan. 

Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi terkait hasil pilpres dan pileg, Gede  meminta kepada semua pihak agar menjadikan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai badan publik yang berwenang dan dipercaya mengumumkan informasi terkait hasil pemilu tersebut. 


“DKPP bertindak sebagai dewan yang menyelesaikan pelanggaran etik di KPU dan Bawaslu serta Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penjaga konstitusi negara. Semua itu bertujuan agar pemilu berjalan jurdil dan kredibel,” jelas Komisi Informasi Pusat  Gede Narayana.

BACA JUGA  Sempat Kritis, Akhirnya M. Yusuf Mahasiswa Universitas Haluoleo Meninggal Dunia

Sementara untuk memastikan validitas informasi hasil pelaksanaan pilpres dan pileg, Gede menyarankan kepada masyarakat dan pengguna informasi agar aktif mengakses dan meminta informasi terkait pemilu kepada penyelenggara pemilu yakni  KPU termasuk mendapatkan klarifikasi terkait informasi pemilu.

Jika penyelenggara pemilu tidak memberikan informasi, sebut Gede, publik dapat mengajukan permohonan informasi tentang hasil pemilu kepada KPU.  

Jika tidak dilayani, maka bisa mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi, sesuai Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2019,  Badan Publik penyelenggara pemilu diberi waktu tiga hari kerja untuk menyediakan informasi yang diminta masyarakat.
 Karena itu penyelenggara pemilu selaku badan publik wajib menyediakan informasi serta merta, informasi berkala, dan informasi tersedia setiap saat. 

BACA JUGA  Densus 88 Berhasil Menangkap Dua Terduga Pelaku Bom Bunuh Diri di Pos Polisi Kartasura

Informasi serta merta merupakan informasi yang wajib disediakan penyelenggara pemilu dengan cepat agar tidak menimbulkan kerugian publik, seperti informasi tentang Pemilihan Suara Ulang (PSU), sehingga publik mengetahui jadwal pelaksanaan PSU dimaksud agar hak pilih pemilih tidak hilang. 

Gede menjelaskan, informasi tentang form C1 merupakan informasi terbuka bersifat berkala yang harus diumumkan ke publik, sehingga informasinya dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. 

“Di PKPU Nomor 3 tahun 2019 pasal 61 KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama tujuh hari,” katanya.

Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana menyarankan, agar semua pihak memberi kesempatan ke penyelenggara pemilu yakni KPU untuk menyelesaikan pekerjaan nya secara berjenjang dari tingkat terbawah hingga tingkat nasional secara profesional, transparan dan akuntabel.

Penulis : Ryand
Editor : Adhitya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *